APA KABAR LANIANG ?

SMK Laniang

SMK Laniang

Mudahkanlah, jangan dipersulit!

Sabtu, 20 Jun 2020 00:54

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMK LANIANG MAKASSAR MENERIMA PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2020-2021
DAFTARKAN ANAK, SAUDARA, DAN KELUARGA ANDA DI SMK LANIANG MAKASSAR.
KOMPETENSI KEAHLIAN:
1. Asisten Keperawatan (Akreditasi A)
2. Teknik Komputer dan Jaringan ( Akreditasi A)
3. Teknik Kendaraan Ringan (Akreditasi A)
4. Teknik Bisnis Sepeda Motor (Akreditasi A)
FASILITAS:
1. Ruang Lab. Perawat
2. Lab. Multimedia
3. Lab. TKJ
4. Bengkel Mobil
5. Bengkel Motor
6. Aula Terapung
7. Sarana Olahraga lengkap.
8. Wifi untuk belajar.
9. Kantin sehat
10. dll
KEUNGGULAN:
1. Terakreditasi A
2. Lokasi Sekolah Luas
3. Fasilitas lengkap
4. Laboratorium Khusus Kejuruan
5. Banyak pilihan ekskul
6. Biaya sangat terjangkau
7. Banyak Prestasi
PENDAFTARAN:
April- Juli 2020
GEL. Pertama (FREE TES DAN DISKON UP. 500.000)
PENDAFTARAN ONLINE:
WA. 085399510310
Web: www.smklaniang.sch id
Kamis, 28 Desember 2017 01:14

Prestasi

PRESTASI Sekolah
PERIODE 2007 s/d 2017

  • Juara Umum Olimpiade Sains (IMO, IPHO, IBO, ICHO, Informatika dan Astronomi) Tingkat Kabupaten Tahun 2007
  • Juara 1 Karya Ilmiah Remaja Tingkat Provinsi Tahun 2007.
  • Juara III Karya Ilmiah Remaja Tingkat Nasional tahun 2008.
  • Juara I Siswa Teladan/Berprestasi Tingkat Provinsi tahun 2008.
  • Juara I LKS Bidang Otomotif Tingkat Provinsi tahun 2009.
  • Juara III LKS Bidang Otomotif Tingkat Nasional tahun 2009.
  • Juara II Lomba Paskribaka Tingkat Provinsi tahun 2011.
  • Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi tahun 2017.
Kamis, 28 Desember 2017 01:08

Sarana dan Prasarana

Keterangan

1. Kls X O
2. Kls X L
3. Kls X BSN
4. Kls X TKJ
5. Kls X MM
6. Kls XI O
7. Kls XI L
8. Kls XI BSN
9. Kls XI TKJ
10. Kls XI MM
11. Kls XII O
12. Kls XII L
13. Kls XII BSN
14. Kls XII TKJ
15. Kls XII MM
16. Lab Komp 1
17. Perpustakan/ Warnet
18. Lab Komp 2
19. Lab Otomotif
20. Lab Listrik
21. Lab Busana
22. Lab Multimedia
23. Lab TKJ
24. R. Kepsek
25. R. Tata Usaha
26. R. Lobi
27. R. Guru
28. R. OSIS
29. R. PMR
30. R. BK/BP
31. R. Piket
32. R.Pramuka/Paskibra
33. R.Kapela/Bianglala
34. Gudang
35. Masjid
36. R. DKM
37. R. Satpam
38. R. UKS
39. Padepokan Seni
40. GreenHouse
41. Parkir
42. Mushala Guru
43. WC Guru
44. R. Cetak
45. R. Wakasek
46. Dapur
47. WC Guru
48. WC Laki-laki
49. WC Perempuan
50. Koperasi
51. Kantin
52. WC Perempuan
53. WC Laki-laki
54. G. Olahraga
55. Gudang Listrik
56. Gudang Otomotif
57. Gudang TIK
58. R. EC
59. Panggung Terbuka
60. Lap. Olahraga
61. R. Server 
62. R. KPMP TIK

JAKARTA - Memasuki tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus memperluas akses pendidikan. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah berupaya memberikan kesempatan sekolah kepada setiap anak Indonesia. 

Berdasarkan data per 11 November 2017, tahun ini pemerintah telah menyalurkan KIP sebanyak 13.496.634. Jumlah itu terbagi untuk di jenjang sekolah dasar (SD) sebanyak 7.778.963 anak, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 3.244.134 anak, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 1.037.351 anak, dan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 1.436.186 anak.

KIP ini diberikan tidak hanya kepada mereka yang keluarga miskin, tetapi juga menyentuh anak yatim piatu, anak penghuni panti asuhan, dan peserta didik nonformal. "Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat konferensi pers Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, kementerian berupaya agar bantuan sosial bagi anak tidak mampu ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun, di sisi lain juga perlu transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, kementerian memberi KIP dalam bentuk simpanan pelajar yang dilengkapi dengan kartu ATM. Terobosan ini akan mendorong transaksi nontunai dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tingkat pelajar. 

"Kalau anak-anak punya rezeki, dengan ATM bisa buat tabungan juga dan tahun ini sudah 100% bisa dilaksanakan melalui nontunai," ujar dia.

Dia mengungkapkan, pada tahap awal pihaknya mengalami kesulitan dalam membuka akses penggunaan ATM pada siswa jenjang SD dan harus ada pendampingan dari orang tua. Namun, tak patah arang, Kemendikbud melakukan negosiasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank.

Alhasil, saat ini siswa SD telah diperkenankan menggunakan ATM untuk memperoleh dana. Untuk mendukung program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, Kemendikbud telah melatih 12.750 guru untuk menjadi guru produktif dan merekrut 15.000 guru program keahlian ganda. Selain itu juga Kemendikbud telah bekerja sama dengan delapan kementerian dan 16 dunia usaha dan industri. Sebanyak 3.574 industri telah bekerja sama dengan SMK. 

Pengamat pendidikan UPI Said Hamid Hasan berpendapat, akses pendidikan masih belum baik dan tingkat drop out juga masih tinggi. Said melihat kebijakan pendidikan pemerintah belum jelas arah dan programnya sehingga masyarakat selalu diberi isu kontroversial yang menghabiskan banyak waktu, pikiran, dan energi. "Hal ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang hit and run," kata dia. 

Menurut dia, kebijakan pendidikan belum mampu memenuhi hak warga negara mendapat pendidikan dan tidak diskriminatif. Keadaan ini membahayakan kehidupan bangsa pada masa depan sehingga bonus demografi akan menjadi musibah demografi. Konsekuensi lain dari kebijakan yang demikian, pendidikan karakter yang sedang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 meng alami truncated atau pemeng galan karena hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa yang mendapat pendidikan dan terdidik di sekolah berkualitas.

Terkait problem guru, pemerintah belum memiliki pemhaman yang jelas antara kualifikasi dan kualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mengakui kualifikasi yang sudah dikeluarkan. Guru yang sudah memiliki kualifikasi/akta dianggap tidak berlaku karena istilah bukan sertifikat dan diperoleh tidak melalui sistem pen didikan baru sehingga terjadi pemborosan dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri menyoroti tentang guru honorer K-2. Dia menyatakan, guru adalah ujung tombak pendidikan, sedangkan pemerintah sudah berulang menjanjikan guru honorer K-2 untuk diangkat menjadi PNS. "Tetapi faktanya sampai sekarang hanya pemberkasan," terang dia.

Menurut dia, jika sudah ada sejumlah guru honorer yang memenuhi syarat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), selayaknya segera diseriusi oleh pemerintah. Dia menambahkan, kebutuhan terhadap guru sampai sekarang sangat mendesak dengan pelarangan sekolah, dinas, bahkan pemerintah daerah mengangkat pegawai honorer sehingga rasio guru dan murid sangat tidak seimbang dan jauh dari standar nasional pendidikan.

Halaman 1 dari 2